Penertiban PKL Petisah Ricuh

Kericuhan pecah saat seratusan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di pinggir jalan seputaran Pasar Petisah, Jumat (11/7).
 
Kericuhan terjadi karena para pedagang melawan petugas. Selain berusaha mempertahankan tenda yang akan dibongkar, pedagang sempat melempari petugas dengan batu. Meski demikian petugas tidak gentar. Penertiban yang dipimpin langsung Kepala Satpol PP M Sofyan itu terus berlangsung.
Satu per satu tenda para pedagang diangkut dengan menggunakan 1 unit truk. Walaupun para pedagang berusaha sekuat tenaga mempertahankan tenda tempat mereka berjualan, tetap saja berhasil diamankan petugas satpol PP.
Sebelum melakukan penertiban, seratusan petugas satpol PP dibantu beberapa personel denpom  menggelar apel persiapan di halaman Gedung Dharma Wanita Medan, tak jauh dari Pasar Petisah. Dalam arahan singkatnya, Sofyan meminta agar penertiban lebih mengutamakan pendekatan persuasif.
“Jika upaya pendekatan persuasif gagal barulah dilakukan tindakan represif,” kata Sofyan dalam arahannya.
Usai apel, Sofyan bersama anggotanya langsung bergerak menuju Jalan Nibung Utama. Saat itu sejumlah pedagang menolak  memindahkan tenda dagangannya yang telah memakan badan jalan.
Meski telah diberi penjelasan bahwa keberadaan para pedagang telah menyebabkan terjadinya kemacetan, pedagang tidak menanggapinya, Sofyan pun memerintahkan anggotanya membongkar tenda.

Jual Beli Lahan Sudah Biasa Di Universitas Sumatera Utara

Gedung belum siap huni berlantai lima dengan tujuh pintu di Jalan dr Mansur, tepatnya di samping kanan Rumahsakit Pendidikan USU.
Seperti tak bertuan, gedung yang belum dicat itu berdiri gagah tanpa plang Izin Mendirikan Bangunan(IMB). “Kok ada bangunan di situ. Apakah sertifikatnya sudah ada. Padahal alas hak tanah tersebut, setahu saya masih milik USU,” kata sumber dari civitas akademika USU   minta namanya tidak ditulis.
 
 Rektor USU dalam Dies Natalis USU sejak tahun 2004-2006. dalam pidatonya dinyatakan, luas areal kampus USU lebih kurang seluas 123,8934 hektar masih tercatat sebagai aset negara.
“Kalau luas areal 123,8934 hektar itu masih tercatat sebagai aset negara, berarti mulai dari gedung kuliah, perumahan dosen hingga kanan-kiri rumahsakit USU termasuk di dalamnya. Lantas, kenapa ada dosen yang terindikasi berani menjual kepada pihak ketiga. Bahkan ada yang mengubahnya menjadi rumah mewah. Ini tentu ada manipulasi kelas tinggi,” paparnya.

Kepala Sub Bagian (Kasubag) pemeliharaan Suhardi, Rabu (2/7) menjelaskan sebagian lahan di seberang Kampus USU sudah menjadi sertifikat pribadi.
“Sejak tahun 1990-an, sebagian lahan sudah dipindahtangankan menjadi sertifikat pribadi sesuai dengan prosedur yang berlaku pada saat itu,” terang Suhardi.
Disinggung mengenai bangunan yang sedang berdiri persis di seberang pintu 3 USU dan samping kanan RS USU itu, Suhardi mengatakan aset tersebut sudah menjadi milik pribadi pada tahun 1990-an.

Jangan bernasib seperti Mega-Hasyim?

Duet Megawati-Hasyim Muzadi menang versi quick count pada Pilpres 2004. Tetapi real count KPU menyatakan lain, ternyata duet SBY-JK yang menjadi juara. Kisah 10 tahun lalu itu bukan mustahil terulang pada Pilpres 2014.
 
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan tidak percaya dengan hasil hitung cepat yang menyatakan Joko Widodo-Jusuf Kalla menang.
"(Pilpres) 2004 itu kan ada juga yang klaim menang, Mega-Hasyim menang. Tapi real count beda, bahkan jauh," kata Muzani, di Gedung DPR, Jakarta, hari ini.

Oleh karena itu, dia meyakini pasangan Prabowo-Hatta menang. Sebab, pihaknya sudah menyiapkan para saksi di tiap TPS untuk mengawal penghitungan suara secara riil di lapangan. (Klik: Pemenang Pilpres Hanya Ditentukan Real Count KPU)

"Dari hitungan kita berpotensi seperti itu. Ada klaim menang, tapi real count kita dapat laporan di setiap daerah dan TPS menyatakan fakta sebaliknya," tegasnya.

Anggota Komisi I DPR ini  meminta seluruh pendukung Prabowo-Hatta bersabar. Sebab, hasil resmi akan diumumkan KPU pada 22 Juli 2014.

"Kami meminta semua pendukung Koalisi Merah Putih tetap bersabar dan tetap menggelorakan kemenangan," tandasnya.

Sebagaimana dikabarkan, perbedaan hasil quick count membuat masyarakat bingung. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia R meminta masyarakat menunggu hasil real count untuk mengetahui siapa pemenang Pilpres.

"Saya berharap seluruh masyarakat untuk menunggu hasil resmi pada 22 Juli nanti yang melalui proses (rekapitulasi) berjenjang sampai nasional," ucapnya saat ditemui di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, hari ini.

KODAM I/BB ADAKAN SYUKURAN DALAM RANGKA HUT KE-64,PANGDAM I/BB

Sejarah perjalanan Kodam I/BB sangat panjang,loyalitasnya kepada bangsa dan Negara merupakan harga mati.Kini diusianya yang ke 64 Tahun, Kodam I/BB merupakan wujud pencitraa dari semua golongan terbukti dalam melaksanakan Acara Syukuran,HUT ke 64 Kodam I/BB ditandai dengan pemotongan Nasi Tumpeng dan juga menampilkan beragam jenis kebudayaan yang ada di Sumatera Utara


Kodam I/BB yang memiliki dinamika yang cukup tinggi serta kekuatan militer tetap menjadi garda terdepan dalam aspek pertahanan negara di wilayah NKRI.dalam mengawal dan menjaga stabilitas keamanan demi kelangsungan hidup Bangsa dan Negara


Pangdam I/BB Mayor Jenderal TNI Istu Hari S.SE,MM.dalam kata sambutannya dihadapat para undangan Senin (23/6/2014) pagi menyampaikan,Bahwa prestasi maupun pengabdian kepada Kodam I/BB sejak kelahirannya hinga kejayaannya tidak terlepas dari peran serta para pendahulu yang telah menyumbangkan dharma Bhaktinya kepada Kodam I/BB dan kita saat ini hanya melanjutkan perjuangannya,"jelasnya

Sejarah perjalanan Kodam I/BB sangat panjang,loyalitasnya kepada bangsa dan Negara merupakan harga mati.Kini diusianya yang ke 64 Tahun, Kodam I/BB merupakan wujud pencitraa dari semua golongan terbukti dalam melaksanakan Acara Syukuran,HUT ke 64 Kodam I/BB ditandai dengan pemotongan Nasi Tumpeng dan juga menampilkan beragam jenis kebudayaan yang ada di Sumatera Utara


Kodam I/BB yang memiliki dinamika yang cukup tinggi serta kekuatan militer tetap menjadi garda terdepan dalam aspek pertahanan negara di wilayah NKRI.dalam mengawal dan menjaga stabilitas keamanan demi kelangsungan hidup Bangsa dan Negara


Pangdam I/BB Mayor Jenderal TNI Istu Hari S.SE,MM.dalam kata sambutannya dihadapat para undangan Senin (23/6/2014) pagi menyampaikan,Bahwa prestasi maupun pengabdian kepada Kodam I/BB sejak kelahirannya hinga kejayaannya tidak terlepas dari peran serta para pendahulu yang telah menyumbangkan dharma Bhaktinya kepada Kodam I/BB dan kita saat ini hanya melanjutkan perjuangannya,"jelasnya



Pangdam, I/BB juga mengajak segenap jajaran Kodam I/BB agar tetap memelihara dan memantapkan kesiap siagaan Militer dengan terus melakukan latihan secara berkala agar kesiapan operasional dapat dimiliki, guna menghadapi kontijensi yang akan terjadi serta senantiasa memantapkan  kemanunggalan TNI-Polri-Pemda-Rakyat untuk menciptakan semangat kebersamaan,mari kita berbuat yang terbaik untuk Rakyat,karna kita juga merupakan bagian dari Rakyat yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga keselamatan Bangsa Indonesia.


Lebih lanjut Pangdam I/BB dalam penyampaiannya meminta agar segenap prajurit Kodam I/BB harus tetap dan teruslah menjadi pihak yang netral dalam kancah politik praktis serta meningkatkan  kebersamaan TNI-rakyat karena tanpa dukungan rakyat, Kodam I/BB tidak ada apa-apanya, untuk itu mari jaga keharmonisan dan kerukunan.


Dalam kesempatan yang sama Pangdam I/BB,juga mengingatkan, agar memegang teguh   komitmen netralitas  TNI, jangan sekali-kali merusak komitmen netralitas TNI untuk kepentingan pribadi dan golongan. jika terbukti ada yang melanggar ketentuan akan ditindak tegas bahkan sampai pemecatan,"tegasnya


"Disamping itu minta Pangdam lagi, Agar seluruh Angkatan dapat meningkatkan kerjasama dan selalulah melakukan kordinasi antara angkatan maupun Polri dan Pemerintah Daerah dapat menyikapai dalam situasi khususnya yang berkaitan dengan tugas dalam perbuatan kepada Polri maupun Pemerintah Daerah,dalam rangka Implementasi,Netralitas TNI,yang ikut berperan dalam mengamankan penyelenggaraan Pemilu sesuai tugas dan fungsi bantuan TNI kepada Polri," pungkas Pangdam I/BB Mayor Jenderal TNI Istu Hari .S.SE,MM.


Pangdam, I/BB juga mengajak segenap jajaran Kodam I/BB agar tetap memelihara dan memantapkan kesiap siagaan Militer dengan terus melakukan latihan secara berkala agar kesiapan operasional dapat dimiliki, guna menghadapi kontijensi yang akan terjadi serta senantiasa memantapkan  kemanunggalan TNI-Polri-Pemda-Rakyat untuk menciptakan semangat kebersamaan,mari kita berbuat yang terbaik untuk Rakyat,karna kita juga merupakan bagian dari Rakyat yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga keselamatan Bangsa Indonesia.


Lebih lanjut Pangdam I/BB dalam penyampaiannya meminta agar segenap prajurit Kodam I/BB harus tetap dan teruslah menjadi pihak yang netral dalam kancah politik praktis serta meningkatkan  kebersamaan TNI-rakyat karena tanpa dukungan rakyat, Kodam I/BB tidak ada apa-apanya, untuk itu mari jaga keharmonisan dan kerukunan.


Dalam kesempatan yang sama Pangdam I/BB,juga mengingatkan, agar memegang teguh   komitmen netralitas  TNI, jangan sekali-kali merusak komitmen netralitas TNI untuk kepentingan pribadi dan golongan. jika terbukti ada yang melanggar ketentuan akan ditindak tegas bahkan sampai pemecatan,"tegasnya


"Disamping itu minta Pangdam lagi, Agar seluruh Angkatan dapat meningkatkan kerjasama dan selalulah melakukan kordinasi antara angkatan maupun Polri dan Pemerintah Daerah dapat menyikapai dalam situasi khususnya yang berkaitan dengan tugas dalam perbuatan kepada Polri maupun Pemerintah Daerah,dalam rangka Implementasi,Netralitas TNI,yang ikut berperan dalam mengamankan penyelenggaraan Pemilu sesuai tugas dan fungsi bantuan TNI kepada Polri," pungkas Pangdam I/BB Mayor Jenderal TNI Istu Hari .S.SE,MM.

DPRD Sumut Kinerja Gubsu Buruk

Dipenghujung masa kerja nya Rekomendasi DPRD Sumut kegiatan di Dinas PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) TA 2014 hingga Mei 2014 (memasuki triwulan II) masih  nol persen merupakan salah satu kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Dinas PSDA, Biro Keuangan dan Bappeda Provsu yang dipimpin Ketua Komisi D H Ahmad Hosen Hutagalung SAg, setelah mengakomodir usulan anggota Komisi D seperti Analisman Zalukhu Ssos MSP, Guntur Manurung SE, Mustofawiyah, Drs Tunggul Siagian, Murni EV Munthe SSos, Richard Edy M Lingga SE dan Marahalim Harahap, Senin (19/5) di gedung DPRD Sumut.

Sehingga Komisi D DPRD Su merekomendasikan kepada Dinas PSDA, Biro Keuangan dan Bappedasu (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Sumut berkoordinasi ke BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) dan Depdagri (Departemen Dalam Negeri), guna membahas masalah revisi belanja langsung Dinas PSDA.

Menurut Analisman Zalukhu, Komisi D harus mengeluarkan rekomendasi kepada Dinas PSDA,  Bappedasu dan Biro Keuangan agar berkoordinasi dengan BPKP dan Depdagri untuk melakukan pembahasan tentang permasalahan yang terjadi di Dinas PSDA menyangkut perubahan atau revisi nomor rekening kegiatan dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), sebab sepanjang sejarah, baru kali ini terjadi di dinas Pemprovsu.

Karena, ungkap Analisman, progres kegiatan belanja langsung hingga saat ini Mei 2014 masih 0 persen, disebabkan kondisi penggunaan anggaran dan DPA tahun 2014 belum disahkan, sehingga kegiatan APBD 2014 yang bisa berjalan hanya belanja tidak langsung  dengan progres 33 persen. “Atas kondisi di Dinas PSDA, kita sangat kecewa dan prihatin sekaligus turut berduka cita” ujarnya.

Demikian halnya Guntur Manurung, Mustofawiyah, Tunggul Siagian dan Marahalim Harahap mengungkapkan kekecewaannya, karena program penanganan pembangunan Dinas PSDA Provsu bersumber dari APBD dan DAK belum berjalan. “Dengan kondisi kekeliruan atau kesalahan administrasi mata anggaran pada DPA yang mempengaruhi keterlambatan pencairan SP2D pekerjaan fisik Dinas PSDA, diminta Bappedasu dan Biro Keuangan Setdaprovsu segera melaporkannya ke Gubsu agar segera dicarikan solusinya,” ujar Tunggul Siagian.

Sebelumnya Kadis PSDA Provsu Dinsyah mengakui mengalami permasalahan dan hambatan dalam melaksanakan program kegiatan APBD 2014, karena khususnya pada belanja langsung Rp79,330 miliar sebagian besar memerlukan perubahan atau revisi nomor rekening kegiatan, karena sampai saat ini belum bisa dilaksanakan, sehingga progres masih 0 persen. Kemudian DPA  tahun anggaran 2014 belum disahkan atau  masih dalam proses pengesahan

Perlu MoU di Bandara Kuala Namu

Medan Jaya Giri Online.Com

Bandara Kuala Namo
Komisi D DPRD Sumut menilai, percepatan penyelesaian masalah pembebasan lahan untuk jalan tol dan jalan arteri non-tol sebagai jalan akses menuju Bandara Kuala Namu, perlu MoU (Memorandum of Understanding).
Demikian terungkap dalam rapat gabungan komisi A-D DPRD Sumut dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional-I, Bappedasu, Pemkab dan BPN Deliserdang, serta Poldasu dipimpin Ketua Komisi Drs Maratua Siregar, di Aula gedung Dewan, Kamis (3/3).
Rapat dihadiri sekretaris Tunggul Siagian dan anggota masing-masing Analisman Zalukhu SSos MSP, H Ajib Shah, Efendi Napitupulu, Budiman P Nadapdap SE dan Jamaluddin Hasibuan, Marahalim, Syafrida Fitrie, Rooslynda Marpaung, Imam Nasution, Yusuf Siregar, Hamamisul dan wakil ketua komisi A Sonny Firdaus.
Rapat lebih difokuskan pada hambatan-hambatan yang dialami tim B-9 dalam penyelesaian pembebasan lahan untuk proyek jalan akses menuju bandara Kuala Namu.
“MoU itu perlu sebagai payung hukum pelaksanaan pembebasan lahan lebih jelas dan menepis adanya ego sentries dari masing-masing lembaga”.
Dalam rapat terungkap, perlu dorongan agar Gubsu dan DPRD Sumut menyurati Meneg BUMN agar pembebasan lahan HGU dan eks HGU segera dikeluarkan izin pelepasan asset. “Disini ego sentries harus diruntuhkan dengan memanfaatkan perundang-undangan untuk proses pembangunan jalan tol dan non-tol menuju bandara baru untuk kepentingan umum,” ujar dewan.

Budiman Nadapdap dan Ajib Shah menegaskan, harus ada MoU yang ditandatangani bersama, baik P2T, Pempropsu, Poldasu, Kejaksaan, BPN, tim koorodinasi lapangan, BPKP, PT Kereta Api, Angkasa Pura II, Socfindo, PT Lonsum, PTPN 2,3,4 dan Pemkab Sergei, Pemkab Delierdang dihadirkan dalam rapat lanjutan berikutnya untuk penandatanganan MoU tersebut, sehingga ada kekuatan hukum.
Malu
Sementara Jamaluddin Hasibuan dari Fraksi Partai Demokrat menyatakan, Sumut harusnya malu kepada pemerintah pusat, karena proyek yang dibiayai APBN tertunda hanya akibat pembebasan lahan.
“Pempropsu sebagai leading sector, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional-I, BPN, Kejaksaan, Poldasu/Polres, Pemkab Deliserdang, Pemkab Sergei, Bina Marga harus bersama-sama menuntaskan masalah pembebasan lahan. Tidak ada saling intip,” ujar Jamaluddin.
Sementara Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional-I Wijaya Seta menyebutkan, lahan jalan arteri non-tol yang telah dibayar 218.187 M2 dan belum dibayar 123.744 M2, diantaranya 10.33 M2 areal HGU dan 77.676 M2 strsl ex HGU. Untuk tanah ex HGU tidak diberikan ganti rugi, karena tanah itu merupakan tanah Negara (tidak berstatus hak) sesuai pendapat hokum dikeluarkan Kejatisu.
Terkait tanah HGU, ungkapnya, izin pelepasan asset dari Meneg BUMN seluas 11,20 ha kebutuhan 12,23 ha, kurang 1,03 ha perlu izin pelepasan asset dari Meneg BUMN dan sudah diusulkan PTPN II hingga kini belum terbit.(Gabe)

Ketua BPKN :Effendy Simbolon Jangan Asal Bicara Korupsi

Ketua BPKN :Effendy Simbolon Jangan Asal Bicara Korupsi

 

Ketua BPKN (Badan Penyelamat Kekayaan Negara )Prov Sumut Drs TR Girsang setelah membaca harian Analisa terbitan  27 November halaman 15 dengan judul “Cagubsu Effendy MS Simbolon ,30 persen APBN dan APBD dikorupsi “ maka kami menangapi .

Dalam rangka upaya bangsa indonesia untuk memberantas korupsi ,saudara effendy Simbolon menegeluarkan statemen bahwa korupsi di seluruh Indonesia dan Sumatera Utara sudah merajalela.

Sebagai calon Gubsu,kesempatan ini sudah menjadi bukti ,Apabila sdr Effendy Simbolon dapat dipilih rakyat sebagai Gubernur Sumatera Utara,maka beliau mampu memberantas korupsi tersebut ,shingga dana-dana APBN  dan APBD dapat dijamin tidak dikorupsi lagi

 

Sekarang timbul pertanyaan ,apakah statemen tersebut benar –benar ataun hanya sebagai “ thing are not they seem” (patamorgana)?perlu dikaji untuk dapat dirumuskan

Sebagai anggota DPR ,tentu beliau memiliki bukti-bukti tentang keterlibatan banyaknya pejabat Negara yang terlibat korupsi ,dan sekarang kenapa beliau tidak berani mengungkap dan melaporkan kepada yang berwajib selama ini dan andaikan apa yang dikatakan beliau salah,kenapa beliau kotori pilkada bersih.

Sebagai satu organisasi resmi Badan Penyelamat Kekayaan Negara Provinsi Sumatera Utara menyempaikan protes sejauh mana saudara Effendy Simbolon bertanggung jawab atas Statemen tersebut ,apakah itu statement pribadi ,Partai atau hanya sebagai calon gubsu ?

Kalau hanya 30%dari APBN 2011-2012 katakanlah Rp 1.700.000.000.000.000,- maka yang dikorupsi  Rp 550.000.000.000.000,-

Tolong dijelaskan siapa- siapa yang terlibat mengkorupsi dana –dana tersebut ,kalau beliau tidak sangup menjelaskan ,maka beliau telah menghakimin pejabat Negara dengan sangat keji dan kejam ,akan tetapi bila beliau ikut sebagai seorang calon Gubernur dalam pilkada Sumut ,harap dijelaskan siapa-siapa yang terlibat

Mungkin juga beliau sudah melanggar aturan kampanye terselubung dan ini perlu diperhatikan KPU Sumatera Utara

Mengingat tulisan Analisa diatas belum kami konfirmasi kepada Analisa ,maka kesempatan ini kami tanya,apakah tulisan ini karangan wartawan Analisa atau berita tersebut datang dari hasil suara Effendy Simbolon