Dipenghujung masa kerja nya Rekomendasi DPRD Sumut kegiatan di Dinas PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) TA 2014 hingga Mei 2014 (memasuki triwulan II) masih nol persen merupakan salah satu kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Dinas PSDA, Biro Keuangan dan Bappeda Provsu yang dipimpin Ketua Komisi D H Ahmad Hosen Hutagalung SAg, setelah mengakomodir usulan anggota Komisi D seperti Analisman Zalukhu Ssos MSP, Guntur Manurung SE, Mustofawiyah, Drs Tunggul Siagian, Murni EV Munthe SSos, Richard Edy M Lingga SE dan Marahalim Harahap, Senin (19/5) di gedung DPRD Sumut.
Sehingga Komisi D DPRD Su merekomendasikan kepada Dinas PSDA, Biro Keuangan dan Bappedasu (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Sumut berkoordinasi ke BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) dan Depdagri (Departemen Dalam Negeri), guna membahas masalah revisi belanja langsung Dinas PSDA.
Menurut Analisman Zalukhu, Komisi D harus mengeluarkan rekomendasi kepada Dinas PSDA, Bappedasu dan Biro Keuangan agar berkoordinasi dengan BPKP dan Depdagri untuk melakukan pembahasan tentang permasalahan yang terjadi di Dinas PSDA menyangkut perubahan atau revisi nomor rekening kegiatan dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), sebab sepanjang sejarah, baru kali ini terjadi di dinas Pemprovsu.
Karena, ungkap Analisman, progres kegiatan belanja langsung hingga saat ini Mei 2014 masih 0 persen, disebabkan kondisi penggunaan anggaran dan DPA tahun 2014 belum disahkan, sehingga kegiatan APBD 2014 yang bisa berjalan hanya belanja tidak langsung dengan progres 33 persen. “Atas kondisi di Dinas PSDA, kita sangat kecewa dan prihatin sekaligus turut berduka cita” ujarnya.
Demikian halnya Guntur Manurung, Mustofawiyah, Tunggul Siagian dan Marahalim Harahap mengungkapkan kekecewaannya, karena program penanganan pembangunan Dinas PSDA Provsu bersumber dari APBD dan DAK belum berjalan. “Dengan kondisi kekeliruan atau kesalahan administrasi mata anggaran pada DPA yang mempengaruhi keterlambatan pencairan SP2D pekerjaan fisik Dinas PSDA, diminta Bappedasu dan Biro Keuangan Setdaprovsu segera melaporkannya ke Gubsu agar segera dicarikan solusinya,” ujar Tunggul Siagian.
Sebelumnya Kadis PSDA Provsu Dinsyah mengakui mengalami permasalahan dan hambatan dalam melaksanakan program kegiatan APBD 2014, karena khususnya pada belanja langsung Rp79,330 miliar sebagian besar memerlukan perubahan atau revisi nomor rekening kegiatan, karena sampai saat ini belum bisa dilaksanakan, sehingga progres masih 0 persen. Kemudian DPA tahun anggaran 2014 belum disahkan atau masih dalam proses pengesahan
