Rencana pemerintah menaikkan harga BBM merupakan pilihan paling tepat, meski menjadi pilihan paling sulit ditengah kondisi perekonomian bangsa yang masih terpuruk.

Demikian yang diungkapkan Ketua Fraksi P Demokrat DPRD Sumut ,Tahan Manahan Panggabean didampingi Sekretaris ,Yusuf Siregar kepada pers ,Senin (19/3) di ruang fraksi terkait diskusi bertajuk “Bahan Bakar Minyak dan Pembangunan Bangsa” digelar Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut bersama Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, di ruang rapat FPD Provsu, Rabu 14 Maret 2012 lalu.

Dalam diskusi tersebut narasumber DR. Dede Ruslan, M.Si (ekonom dari Unimed), didampingi DR. Sabam Malau memaparkan, kebijakan pemerintah menaikkan BBM sebesar Rp. 1500/liter dari sisi ilmiah merupakan kebijakan yang sangat masuk akal. Diakibatkan adanya 2 faktor yang berada diluar kontrol pemerintah, yakni kenaikan harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah.

Disebutkan, asumsi pemerintah dalam APBN 2012 (sebesar Rp. 1.435,41 triliun) yang menetapkan harga minyak mentah dunia pada harga US$ 90/barel, dalam kenyataannya kini telah berada diatas US$ 100/barel.

Asumsi subsidi BBM dalam APBN 2012 yang sebesar Rp 123,6 triliun (8,61%), dan jika tanpa kenaikan harga BBM akan menjadi Rp. 178,62 triliun (12,44%).

“Artinya, tanpa kenaikan harga BBM bersubsidi, anggaran kita bisa jebol. Sedangkan dengan kenaikan BBM bersubsidi menjadi Rp. 6000/liter, subsidi BBM dari APBN akan ada pada kisaran Rp.128,5 triliun”, kata narasumber..

Secara ringkas, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi antara lain untuk mengatasi subsidi BBM yang memberatkan APBN, yang dalam realisasinya subsidi ini dinikmati golongan masyarakat relatif mampu. Sementara golongan kurang mampu hanya sebagian kecil menikmati subsidi BBM.

Kemudian disparitas harga BBM bersubidi dan non-subsidi terlalu jauh, sehingga banyak masyarakat menengah atas pun menggunakan BBM subsidi.

Alasan yang paling dominan tentunya adalah naik tingginya harga minyak mentah dunia, sehingga menekan keseimbangan fiskal. Pengurangan subsidi BBM ini akan dialokasikan untuk melindungi sekitar 30% atau 18,5 juta masyarakat kurang mampu.

Dalam APBN 2012, program pro rakyat cluster IV yang sasarannya nelayan, masyarakat kurang mampu perkotaan dan di daerah tertinggal serta program pro rakyat cluster IV yang efektif dilakukan tahun 2012. Seperti program penyediaan air minum berbasis masyarakat, direncanakan di 15 provinsi di dengan total anggaran Rp. 144,3 miliar (pada tahun 2011 telah terealisasi Rp. 240,8 miliar).

Selanjutnya program listrik murah dan hemat, tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp. 288 miliar, diutamakan untuk masyarakat daerah tertinggal. Lalu program peningkatan kehidupan nelayan dengan anggaran Rp. 1,2 triliun yang akan dialokasikan, untuk meningkatkan kehidupan nelayan di 400 lokasi pelabuhan perikanan dan bantuan peralatan rantai dingin, sertifikasi hak atas tanah nelayan dan kapal penangkap ikan.

Rencana makro dalam program pembangunan ekonomi Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Presiden no. 32 tahun 2011, di dalam program proyek MP3EI khusus untuk Sumatera Utara dialokasikan sebesar Rp. 741 triliun.

Kemudian juga untuk menjaga konsistensi APBN untuk menjalankan beberapa program kerja pro rakyat yang telah ditetetapkan sebelumnya. Kenaikan harga BBM bukan mengurangi subsidi BBM, tetapi untuk mengatasi membengkaknya subsidi BBM yang berdampak pada program kerja yang telah ditetapkan.

Diskusi dihadiri Ketua DPRD Sumut, H. Saleh Bangun, Ketua FPD Drs. Tahan M. Panggabean, MM., Sekretaris M. Yusuf Siregar, SH., Bendahara Hj. Ida Budiningsih, SH., Wakil Sekretaris Hj. Meilizar Latif, SE., MM.

Diskusi juga dihadiri para anggota FPD DPRD Sumut antara lain, Guntur Manurung, SE., Nurhasanah, S.Sos., Megalia Agustina, H. Marahalim Harahap, MHum., Robert Nainggolan, SE.Ak. dan Drs. H. Jamaluddin Hasibuan. Hadir. Demikian juga Ketua FPD DPRD Medan, Herri Zulkarnain, M.Si., didampingi Irwan Sihombing, SE., H. Denni Panggabean, SH dan Dra. Hj. Srijati Pohan.

Dalam siaran pers yang dibagikan Tahan menyebutkan perubahan harga BBM selama kurun waktu 6 tahun terakhir di masa kepemimpinan Presiden SBY menggambarkan kenaikan yang sangat rasional. Malah pernah terjadi 2 kali penurunan harga BBM yang dalam artian, naik turun harga BBM di Indonesia bukanlah hasil politisasi dan tidak bertujuan untuk memberatkan masyarakat.

"Tapi secara realitas dengan turunnya harga tersebut, menunjukkan mekanisme penentuan harga BBM di Indonesia sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar dunia", ujar Tahan

Dia juga mengungkapkan bahwa banyak diantara masyarakat yang tadinya keberatan dengan kenaikan BBM ,setelah diberi pencerahan dan penjelasan akhirnya bisa memahami alasan pemerintah. (M.Yahya Surbakti)