Rabu, 28 Maret 2012
PENDEMO TERIAK KETUA DPRD SU .
Medan, Demo menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Beberapa elemen masyarakat dan mahasiswa, Senin (26/3) berlangsung dengan damai. Tak ada bentrok maupun kerusuhan yang dikhawatirkan masyarakat sebelumya, apalagi penangkapan pendemo oleh polisi seperti terjadi Kamis (22/3) lalu.
Ratusan aparat dari TNI dan Polri, tampak berjaga-jaga di gedung wakil DPRD Sumut, guna mengamankan aksi unjuk rasa massa menolak kenaikan harga BBM yang diperkirakan akan mendatangi gedung wakil rakyat tersebut.
Sejak pagi aparat kepolisian telah memblokIr Pintu masuk pagar gedung dewan. Sementara di dalam gedung juga puluhan aparat TNI telah siaga, membantu aparat kepolisian mengantisipasi datangnya pendemo.
Pagar berduri juga telah dipasang di sepanjang pagar gedung DPRD Sumut. Demo menolak kenaikan harga BBM, tampaknya terus bergulir di Kota Medan beberapa hari belakangan ini. Beragam isupun bermunculan, dengan menghembuskan berita-berita yang cukup mengundang kekhawatiran.
Sebagaimana disebutkan selain akan mengepung gedung-gedung pemerintahan, massa disebut-sebut juga akan menggelar aksi di Bandara Polonia Medan.
Akibatnya, hingga siang ini Kota Medan mencekam, sejumlah pertokoan banyak yang tutup dan jalan-jalan protokol yang biasanya macet, sedikit lengang.
Bandara Polonia juga diblokir dengan pagar berduri. Sedangkan di kantor-kantor pemerintah, juga dilakukan antisipasi agar demo massa yang datang tidak anarkis.
Spanduk besar bertuliskan “Kami mendukung unjuk rasa, unjuk rasalah dengan damai, dan Kami cinta damai kami dukung aksi unjuk rasa” terpampang di kantor-kantor seperti kantor Walikota Medan dan DPRD Sumut.
Sementara itu di gedung DPRD Sumut sendiri tampak kehadiran dewan sangat minim.Dari 100 orang anggota dewan hanya sebahagian kecil yang hadir.Anggota DPRD Sumut yang hadir dapat dihitung dengan jari, Ketua DPRD Sumut,H Saleh Bangun tidak terlihat begitu juga dengan Wakil Ketua,Chaidir Ritonga dan M Affan.
Dari informasi yang didapat dari staf Ketua DPRD Sumut,bahwasanya Saleh Bangun sedang berobat Ke Singapura mulai 26 Maret hingga 1 April mendatang.H.SALEH BANGUN berobat ke singapura di duga memakai dana APBD.
Beberapa kali para pengunjuk rasa hampir saja terlibat bentrok dengan aparat kepolisian diakibatkan ketidak hadiran para anggota dewan yang menerima aspirasi mereka.
Mereka meneriakkan nama Saleh Bangun agar menerima aspirasi mereka sebagai Ketua DPRD Sumut untuk menandatangani pernyataan penolakan kenaikan BBM untuk disampaikan ke pemerintah pusat.(M.YAHYA SURBAKTI)
Senin, 26 Maret 2012
Terkait Demo.Bentrokan Terjadi Di Bandara Polonia Medan
MEDAN - Ribuan masyarakat yang tergabung dalam berbagai elemen yang berunjuk rasa di Jalan akses menuju Bandara Internasional Polonia Medan saat ini masih melakukan unjuk rasa.
Sempat terjadi bentrok dan beberapa orang pendemo terkena peluri karet polisi. Beberapa mahasiswa juga sempat ditangkap oleh polisi.
Gubernur Sumut Gatot Pujonugroho tampak turun ke lokasi untuk menenangkan massa. Massa yang beringas dapat terkendali aman pasca turunnya Gatot yang memberikan keterangan kepada massa.
Para mahasiswa yang tertangkap polisi kini sudah dilepas sementara beberapa orang yang terkena peluru karet telah dilarikan ke Rumah Sakit Elisabet guna mendapatkan perawatan medis, akibat mengalami luka-luka akibat saling lempar batu dengan aparat kepolisian.
Sempat terjadi bentrok dan beberapa orang pendemo terkena peluri karet polisi. Beberapa mahasiswa juga sempat ditangkap oleh polisi.
Gubernur Sumut Gatot Pujonugroho tampak turun ke lokasi untuk menenangkan massa. Massa yang beringas dapat terkendali aman pasca turunnya Gatot yang memberikan keterangan kepada massa.
Para mahasiswa yang tertangkap polisi kini sudah dilepas sementara beberapa orang yang terkena peluru karet telah dilarikan ke Rumah Sakit Elisabet guna mendapatkan perawatan medis, akibat mengalami luka-luka akibat saling lempar batu dengan aparat kepolisian.
Aldian Pinem,SH : Kenaikan BBM Lelucon April Mop
Rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak pada 1 April 2012 mendatang hanya merupakan isu politik saja. Dimana pada saat bersamaan, tradisi yang sering terjadi di negara barat, pada 1 april adalah hari orang boleh melakukan kebohongan atau 'lelucon'.
Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Perjuangan Politik dan Hukum Sumatera Utara, Aldian Pinem SH, menanggapi maraknya aksi isu penolakan BBM di sejumlah wilayah di Indonesia.
Aldian yang juga adalah seorang praktisi senior di Kota Medan, memberikan peristilahan khusus terhadap isu kenaikan BBM yang menerpa di seluruh wilayah Indonesia pada 1 April 2012 mendatang adalah Black April MOP."Kenaikan BBM pada 1 april 2012 mendatang bisa juga disebut dengan Black April Mop," ucapnya pada wartawan Jumat (23/3).
Menurutnya, Black April MOP ini sengaja dibuat pemerintah agar masyarakat melupakan permasalahan politik yang lagi memanas.Black April MOP, sambungnya kembali, memiliki dua kemungkinan yaitu pemerintah tidak jadi menaikkan atau jadi menaikkan harga BBM. Dengan melihat situasi demonstrasi yang ada di seluruh kota di Indonesia saat ini, seharusnya pemerintah mewujudkan April MOP kearah tidak jadi menaikkan harga BBM.
Namun jika tetap dalam rencananya menaikkan harga BBM, maka akan menjadi Black April MOP yang membuat situasi negara jadi gelap. “Jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM maka itulah Black April Mop yang membuat negara ini menjadi gelap,”ucapnya kembali.
Aldian Pinem juga menambahkan bahwa rencana kenaikkan BBM tidak populis dan hanya melukai hati rakyat."Apabila dijalankan kenaikan bbm 1 april, yakin kita selanjutnya akan terjadi kerusuhan-kerusuhan gelap. Ini yang saya bilang tadi, Black April mop.
Jadi, oleh karena itu kita sangat prihatin jika gejolak minyak dibebankan kepada rakyat yang seharusnya negara melindungi rakyat namun menjadi terbalik, rakyat yang melindungi negara, artinya bila uang negara tidak ada maka uang rakyatlah yang menggantikannya, padahal negara kita penuh dengan sumber daya alam yang kaya,"tegasnya.(M. Yahya Surbakti)
Terkait meninggalnya Abdul Muin, Keluarga korban tidak keberatan Terhadap RSU Ameta Sejahtera
Medan, – Bermula Abd Muin, M Syafii dan Fahri melaut Kamis 16 Maret 2012 di pantai barat percut mengalami musibah kapal motor tenggelam yang berawakkan mereka red. Sejurus kemudian teman Abd Muin minta tolong kepada warga, akhirnya warga ramai-ramai menolong dan menyelamatkan Abd Muin dari musibah tenggelam Kapal Motor dan membawa ke klinik terdekat untuk diberi pertolongan medis.
Melihat keadaan Abd Muin kesehatannya tidak kunjung membaik maka rekannya M Syafii dan Fahri melarikan Abd Muin ke RSU Ameta Sejahtera. Setibanya di RSU Ameta Sejahtera para petugas medis memberikan pertolongan dan pengobatan secara intensif, namun Abd Muin nafasnya yang kian sesak terkena infeksi air, dengan kebijaksanaan Para Medis dan Dokter RSU Ameta Sejahtera ingin merujuk ke RSU Pringadi Medan dengan mempersiapkan segala sesuatu administrasi dan ambulance namun pihak keluarga mencegah Abd Muin untuk dirujuk ke RSU Pringadi Medan karena keadaannya semakin kritis dan tidak mungkin untuk dirujuk.
Menapik isu miring yang dialamatkan kepada RSU Ameta Sejahtera Medan, Tanjung mengatakan tidak pernah ada sepanjang sejarah Pasien yang memegang kartu Jamkesmas maupun Medan Sehat tidak dilayani dengan baik di RSU Ameta Sejahtera Medan.
Pasien umum sajapun dilayani dengan baik, apalagi kita ini memang palayanan dan petugas kesehatan masyarakat. Sejak RSU Ameta Sejahtera Medan yang cikal bakal nya berdiri di tahun 80 an sewaktu Klinik Bidan Praktek Swasta (BPS), Pemilik Klinik itu adalah Ibu Agenda Erliana Ginting SKM.MKes sudah banyak berbuat dan mengabdi khususnya di Keluarahan Pekan Labuhan, umumnya di Kecamatan Labuhan Deli dahulu yang sekarang Medan Labuhan dan Medan Marelan.
Banyak warga masyarakat merasakan kehadiran dari klinik Ibu Agenda Erliana Ginting SKM. MKes sangat memberi manfaat dan pertolongan seperti Istri Alm Abd Muin, Ibu Rodiah dan kawan Alm M Syafii dan bapak Fahri. Katanya persoalan yang mencuat di permukaan adalah masalah uang sejumlah Rp 200.000,- untuk biaya transportasi Ambulance menjadi pemicu gagalnya dirujuk ke RSU Pringadi Medan yang berakhir meninggalnya Alm Abd Muin.
Semua berita itu fitnah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu menurut humas RSU Ameta Sejahtera Medan merupakan pembunuhan karakter seseorang untuk berkarir dan mengabdi. Hal ini jelas tidak ada relevansinya dengan kematian Alm Abd Muin (48 Tahun) warga Lingkungan 23 kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan.
Hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Istri Alm, dan segenap keluarga tidak mempersoalkan meninggalnya Abd Muin. Itu sudah suratan takdir dan janjinya kepada Allah ujar Rodiah Istri Alm Abd Muin. Bahkan menurut Ibu Rodiah, pihak RSU Ameta Sejahtera Medan yan dulu masih berstatus Klinik di Pekan Labuhan sudah banyak membantu keluarga kami dan kami dulu juga sering dirawat dan sudah menjadi langganan tetap di RSU Ameta Sejahtera Medan itu ujarnya mengakhiri pembicaraan.
Menanggapi berita miring itu, Ahmad Syafii Tanjung selaku Humas RSU Ameta Sejahtera Medan yang juga Ketua II Pemuda Demokrat Indonesia Sumatera Utara meminta kepada aparat terkait beserta jajarannya tidak perlu menanggapi berita miring dan tendensius untuk manjatuhkan nama baik RSU Ameta Sejahtrera Medan. Masih menurut Tanjung, kalau dicari-cari kesalahan tiada manusia yang sempurna di muka bumi ini, hanya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa sajalah yang sempurna karena Dia Sang Haliq.
Kalau ada pihak yang mengatakan 90% masyarakat Medan Utara sudah tahu kelemahan RSU Ameta Sejahtera Medan silakan ambil alih RSU Ameta Sejahtera Medan, kita beri dia hak Prerogatif untuk mengelola secara Apik, bijak dan elegan ujar Ahmad Syafii Tanjung yang Ketua II Lsm PENJARA Sumatra Utara.
Akhirnya Ahmad Syafii Tanjung meminta kepada semua pihak untuk Colling Down (menahan diri) jangan melihat sisi kelemahan Lembaga RSU Ameta Sejahtera Medan saja, lihat juga dari sisi pengabdian pada masyarakat umum yang sudah mengakar dan mengabdi kurang lebih 30an tahun, kalau ada kesalahan-kesalahan administrasi jufa kesalahan kebijaksanaan (The Desection Meking ), mari kita berikan solusinya ke kotak saran yang ada ujar Tanjung Mengakhiri pembicaraan. (Rel/Yahya Surbakti)
Rabu, 21 Maret 2012
Demo BBM, polisi dan mahasiswa saling pukul
MEDAN - Aksi unjuk rasa penolakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM ) di gedung DPRD Sumut hari ini berlangsung ricuh. Beberapa mahasiswa dari Front Mahasiswa Sumatera Utara (FROM-SU) terpaksa diamankan karena bertindak anarki.
Kericuhan bermula ketika mahasiswa memaksa masuk ke dalam gedung hingga menggoyang pagar hingga jatuh. Polisi yang berjaga mencoba menghalau mahasiswa. Namun kerusuhan tak dapat dihindarkan karena polisi yang tampak geram memukul mahasiswa. Mahasiswa melempari polisi dengan botol aqua sementara polisi juga memukul mahasiswa dengan bambu.
Tak berhenti sampai disitu, polisi kemudian menyemprotkan gas air mata ke arah demonstran yang membuat mahasiswa terpencar. Tak mau tinggal diam, mahasiswa kembali melempari polisi dengan batu sambil lari menyelamatkan diri dan lari ke lapangan benteng.
Tak kalah garang, polisi terus mengejar mahasiswa, sebagian tampak membawa bambu panjang sambil memukul mahasiswa. Mereka terus mengejar mahasiswa yang lari melintasi kantor walikota Medan.
Polisi berhasil menangkap sejumlah mahasiswa untuk diamankan.
Senin, 19 Maret 2012
Fraksi P Demokrat DPRD Sumut : Menaikkan Harga BBM Meski Sulit ,Tapi Tepat
Rencana pemerintah menaikkan harga BBM merupakan pilihan paling tepat, meski menjadi pilihan paling sulit ditengah kondisi perekonomian bangsa yang masih terpuruk.
Demikian yang diungkapkan Ketua Fraksi P Demokrat DPRD Sumut ,Tahan Manahan Panggabean didampingi Sekretaris ,Yusuf Siregar kepada pers ,Senin (19/3) di ruang fraksi terkait diskusi bertajuk “Bahan Bakar Minyak dan Pembangunan Bangsa” digelar Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut bersama Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, di ruang rapat FPD Provsu, Rabu 14 Maret 2012 lalu.
Dalam diskusi tersebut narasumber DR. Dede Ruslan, M.Si (ekonom dari Unimed), didampingi DR. Sabam Malau memaparkan, kebijakan pemerintah menaikkan BBM sebesar Rp. 1500/liter dari sisi ilmiah merupakan kebijakan yang sangat masuk akal. Diakibatkan adanya 2 faktor yang berada diluar kontrol pemerintah, yakni kenaikan harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah.
Disebutkan, asumsi pemerintah dalam APBN 2012 (sebesar Rp. 1.435,41 triliun) yang menetapkan harga minyak mentah dunia pada harga US$ 90/barel, dalam kenyataannya kini telah berada diatas US$ 100/barel.
Asumsi subsidi BBM dalam APBN 2012 yang sebesar Rp 123,6 triliun (8,61%), dan jika tanpa kenaikan harga BBM akan menjadi Rp. 178,62 triliun (12,44%).
“Artinya, tanpa kenaikan harga BBM bersubsidi, anggaran kita bisa jebol. Sedangkan dengan kenaikan BBM bersubsidi menjadi Rp. 6000/liter, subsidi BBM dari APBN akan ada pada kisaran Rp.128,5 triliun”, kata narasumber..
Secara ringkas, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi antara lain untuk mengatasi subsidi BBM yang memberatkan APBN, yang dalam realisasinya subsidi ini dinikmati golongan masyarakat relatif mampu. Sementara golongan kurang mampu hanya sebagian kecil menikmati subsidi BBM.
Kemudian disparitas harga BBM bersubidi dan non-subsidi terlalu jauh, sehingga banyak masyarakat menengah atas pun menggunakan BBM subsidi.
Alasan yang paling dominan tentunya adalah naik tingginya harga minyak mentah dunia, sehingga menekan keseimbangan fiskal. Pengurangan subsidi BBM ini akan dialokasikan untuk melindungi sekitar 30% atau 18,5 juta masyarakat kurang mampu.
Dalam APBN 2012, program pro rakyat cluster IV yang sasarannya nelayan, masyarakat kurang mampu perkotaan dan di daerah tertinggal serta program pro rakyat cluster IV yang efektif dilakukan tahun 2012. Seperti program penyediaan air minum berbasis masyarakat, direncanakan di 15 provinsi di dengan total anggaran Rp. 144,3 miliar (pada tahun 2011 telah terealisasi Rp. 240,8 miliar).
Selanjutnya program listrik murah dan hemat, tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp. 288 miliar, diutamakan untuk masyarakat daerah tertinggal. Lalu program peningkatan kehidupan nelayan dengan anggaran Rp. 1,2 triliun yang akan dialokasikan, untuk meningkatkan kehidupan nelayan di 400 lokasi pelabuhan perikanan dan bantuan peralatan rantai dingin, sertifikasi hak atas tanah nelayan dan kapal penangkap ikan.
Rencana makro dalam program pembangunan ekonomi Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Presiden no. 32 tahun 2011, di dalam program proyek MP3EI khusus untuk Sumatera Utara dialokasikan sebesar Rp. 741 triliun.
Kemudian juga untuk menjaga konsistensi APBN untuk menjalankan beberapa program kerja pro rakyat yang telah ditetetapkan sebelumnya. Kenaikan harga BBM bukan mengurangi subsidi BBM, tetapi untuk mengatasi membengkaknya subsidi BBM yang berdampak pada program kerja yang telah ditetapkan.
Diskusi dihadiri Ketua DPRD Sumut, H. Saleh Bangun, Ketua FPD Drs. Tahan M. Panggabean, MM., Sekretaris M. Yusuf Siregar, SH., Bendahara Hj. Ida Budiningsih, SH., Wakil Sekretaris Hj. Meilizar Latif, SE., MM.
Diskusi juga dihadiri para anggota FPD DPRD Sumut antara lain, Guntur Manurung, SE., Nurhasanah, S.Sos., Megalia Agustina, H. Marahalim Harahap, MHum., Robert Nainggolan, SE.Ak. dan Drs. H. Jamaluddin Hasibuan. Hadir. Demikian juga Ketua FPD DPRD Medan, Herri Zulkarnain, M.Si., didampingi Irwan Sihombing, SE., H. Denni Panggabean, SH dan Dra. Hj. Srijati Pohan.
Dalam siaran pers yang dibagikan Tahan menyebutkan perubahan harga BBM selama kurun waktu 6 tahun terakhir di masa kepemimpinan Presiden SBY menggambarkan kenaikan yang sangat rasional. Malah pernah terjadi 2 kali penurunan harga BBM yang dalam artian, naik turun harga BBM di Indonesia bukanlah hasil politisasi dan tidak bertujuan untuk memberatkan masyarakat.
"Tapi secara realitas dengan turunnya harga tersebut, menunjukkan mekanisme penentuan harga BBM di Indonesia sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar dunia", ujar Tahan
Dia juga mengungkapkan bahwa banyak diantara masyarakat yang tadinya keberatan dengan kenaikan BBM ,setelah diberi pencerahan dan penjelasan akhirnya bisa memahami alasan pemerintah. (M.Yahya Surbakti)
Demikian yang diungkapkan Ketua Fraksi P Demokrat DPRD Sumut ,Tahan Manahan Panggabean didampingi Sekretaris ,Yusuf Siregar kepada pers ,Senin (19/3) di ruang fraksi terkait diskusi bertajuk “Bahan Bakar Minyak dan Pembangunan Bangsa” digelar Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut bersama Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, di ruang rapat FPD Provsu, Rabu 14 Maret 2012 lalu.
Dalam diskusi tersebut narasumber DR. Dede Ruslan, M.Si (ekonom dari Unimed), didampingi DR. Sabam Malau memaparkan, kebijakan pemerintah menaikkan BBM sebesar Rp. 1500/liter dari sisi ilmiah merupakan kebijakan yang sangat masuk akal. Diakibatkan adanya 2 faktor yang berada diluar kontrol pemerintah, yakni kenaikan harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah.
Disebutkan, asumsi pemerintah dalam APBN 2012 (sebesar Rp. 1.435,41 triliun) yang menetapkan harga minyak mentah dunia pada harga US$ 90/barel, dalam kenyataannya kini telah berada diatas US$ 100/barel.
Asumsi subsidi BBM dalam APBN 2012 yang sebesar Rp 123,6 triliun (8,61%), dan jika tanpa kenaikan harga BBM akan menjadi Rp. 178,62 triliun (12,44%).
“Artinya, tanpa kenaikan harga BBM bersubsidi, anggaran kita bisa jebol. Sedangkan dengan kenaikan BBM bersubsidi menjadi Rp. 6000/liter, subsidi BBM dari APBN akan ada pada kisaran Rp.128,5 triliun”, kata narasumber..
Secara ringkas, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi antara lain untuk mengatasi subsidi BBM yang memberatkan APBN, yang dalam realisasinya subsidi ini dinikmati golongan masyarakat relatif mampu. Sementara golongan kurang mampu hanya sebagian kecil menikmati subsidi BBM.
Kemudian disparitas harga BBM bersubidi dan non-subsidi terlalu jauh, sehingga banyak masyarakat menengah atas pun menggunakan BBM subsidi.
Alasan yang paling dominan tentunya adalah naik tingginya harga minyak mentah dunia, sehingga menekan keseimbangan fiskal. Pengurangan subsidi BBM ini akan dialokasikan untuk melindungi sekitar 30% atau 18,5 juta masyarakat kurang mampu.
Dalam APBN 2012, program pro rakyat cluster IV yang sasarannya nelayan, masyarakat kurang mampu perkotaan dan di daerah tertinggal serta program pro rakyat cluster IV yang efektif dilakukan tahun 2012. Seperti program penyediaan air minum berbasis masyarakat, direncanakan di 15 provinsi di dengan total anggaran Rp. 144,3 miliar (pada tahun 2011 telah terealisasi Rp. 240,8 miliar).
Selanjutnya program listrik murah dan hemat, tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp. 288 miliar, diutamakan untuk masyarakat daerah tertinggal. Lalu program peningkatan kehidupan nelayan dengan anggaran Rp. 1,2 triliun yang akan dialokasikan, untuk meningkatkan kehidupan nelayan di 400 lokasi pelabuhan perikanan dan bantuan peralatan rantai dingin, sertifikasi hak atas tanah nelayan dan kapal penangkap ikan.
Rencana makro dalam program pembangunan ekonomi Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Presiden no. 32 tahun 2011, di dalam program proyek MP3EI khusus untuk Sumatera Utara dialokasikan sebesar Rp. 741 triliun.
Kemudian juga untuk menjaga konsistensi APBN untuk menjalankan beberapa program kerja pro rakyat yang telah ditetetapkan sebelumnya. Kenaikan harga BBM bukan mengurangi subsidi BBM, tetapi untuk mengatasi membengkaknya subsidi BBM yang berdampak pada program kerja yang telah ditetapkan.
Diskusi dihadiri Ketua DPRD Sumut, H. Saleh Bangun, Ketua FPD Drs. Tahan M. Panggabean, MM., Sekretaris M. Yusuf Siregar, SH., Bendahara Hj. Ida Budiningsih, SH., Wakil Sekretaris Hj. Meilizar Latif, SE., MM.
Diskusi juga dihadiri para anggota FPD DPRD Sumut antara lain, Guntur Manurung, SE., Nurhasanah, S.Sos., Megalia Agustina, H. Marahalim Harahap, MHum., Robert Nainggolan, SE.Ak. dan Drs. H. Jamaluddin Hasibuan. Hadir. Demikian juga Ketua FPD DPRD Medan, Herri Zulkarnain, M.Si., didampingi Irwan Sihombing, SE., H. Denni Panggabean, SH dan Dra. Hj. Srijati Pohan.
Dalam siaran pers yang dibagikan Tahan menyebutkan perubahan harga BBM selama kurun waktu 6 tahun terakhir di masa kepemimpinan Presiden SBY menggambarkan kenaikan yang sangat rasional. Malah pernah terjadi 2 kali penurunan harga BBM yang dalam artian, naik turun harga BBM di Indonesia bukanlah hasil politisasi dan tidak bertujuan untuk memberatkan masyarakat.
"Tapi secara realitas dengan turunnya harga tersebut, menunjukkan mekanisme penentuan harga BBM di Indonesia sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar dunia", ujar Tahan
Dia juga mengungkapkan bahwa banyak diantara masyarakat yang tadinya keberatan dengan kenaikan BBM ,setelah diberi pencerahan dan penjelasan akhirnya bisa memahami alasan pemerintah. (M.Yahya Surbakti)
Sabtu, 17 Maret 2012
Pelaku Penembakan GKI Diperiksa
Satu pria yang diduga pelaku penembakan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Indramayu Jumat (16/3) siang, H masih menjalani pemeriksaan polisi di Markas Kepolisian Resor Indramayu, Sabtu (17/3). H merupakan eksekutor penembakan di gereja Jalan Cimanuk No 23 G, Indramayu tersebut.
Satu pria lain yang ditangkap bersama H, yakni R berencana akan dibebaskan. R dinilai tidak terlibat dalam penembakan gereja tersebut, dan hanya merupakan saudara H.
"Satu orang masih kami periksa. H, warga Bandung. Satu lagi rencana mau dilepas. Dia hanya saudara H," kata Kepala Kepolisian Resor Indramayu, Ajun Komisaris Besar Golkar Pangarso melalui sambungan telepon, Sabtu (17/3) siang.
Langganan:
Postingan (Atom)