Warga sehari-harinya tetap mengkonsumsi air yang telah tercemar tersebut, untuk kebutuhan mandi dan mencuci pakaian. Bahkan kebanjiran yang kerap mereka alami, menjadi hal yang biasa. Warga justu resah ketika ada wacana pemerintah melakukan penggusuran dan menjadikan bantaran sungai sebagai kawasan jalur hijau.
“Harusnya pemerintah memberi solusi, karena penyebab banjir itu akibat limbah pabrik yang mendangkalkan sungai. Air yang kami konsumsipun kini sudah tercemar limbah,” kata tokoh masyarakat Aur Baharuddin saat berdialog dengan anggota DPRD Sumut Iman B Nasution, yang melakukan reses ke Kampung Aur, baru-baru ini.Baharuddin bersama ratusan warga yang hadir pada acara reses tersebut menyampaikan uneg-uneg keresahan mereka akan direlokasi. ” Solusinya pemerintah melakukan pengerukan agar kami tidak lagi terus menerus menjadi korban banjir.
Sebelumnya tokoh masyarakat Lingkungan IV, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Edi Yunus, mengaku sangat menyesalkan pernyataan Sekda Medan, Drs Syaiful Bahri, yang mempersalahkan masyarakat Kampung Aur mengapa ingin tinggal di bantaran Sungai Deli yang kerap dilanda banjir akibat meluapnya air sungai.
“Pernyataan Sekda itu saya nilai bukan pernyataan yang memberikan solusi terkait seringnya banjir di bantaran sungai. Pernyataannya itu sangat saya sesalkan dan bisa menyakiti hati rakyat,” kata Edi Yunus seusai menghadiri pertemuan Tim Reses DPRD Sumut Dapil 1 di ruang rapat Pemko Medan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar