Pembangunan Gedung DPRD Sumut yang saat ini sedang dalam tahap penyelesaian, oleh beberapa anggota dewan dinilai asal jadi dan sumber pembiayaan untuk pembuatan taman yang sebelumnya sudah rusak, juga tidak diketahui oleh para legislator itu.
Selain itu, pengerjaan pembangunan gedung yang semula dianggarkan sebesar Rp 171 milyar dan dijadikan proyek multiyears yang pembiayaannya bersumber dari Perubahan APBD Sumut Tahun Anggaran (TA) 2009 dan TA 2010, tanpa melalui pembahasan rapat panitia anggaran (Panggar), mengalami penambahan (adendum) sekira Rp 14 milyar yang membuat total biaya pembangunan gedung wakil rakyat tersebut berubah menjadi Rp 185 milyar.
Brilian Moktar, politisi PDI Perjuangan menuding kalau pembangunan gedung DPRD Sumut terkesan asal jadi. Pasalnya, disamping beberapa masalah yang telah disebutkan di atas tadi, pembangunan jembatan untuk menghubungkan gedung DPRD Sumut dengan Gedung Paripurna, seperti tidak terencana dengan baik.
Ia mengatakan bahwa pembangunan jembatan itu tidak sesuai dengan estetika maupun kualitas meskipun ia mengaku kalau pendidikannya tidak berlatarbelakang sarjana tehnik sipil. “Bagaimana gedung dewan ini bisa dibilang bagus kalau balok jembatan itu saja menimpa balok canopy,” ketusnya, di Gedung DPRD, Kamis (01/12) lalu.
Anggota dewan yang dikenal sangat peduli pada masalah kesejahteraan warga Kota Medan ini menyebut bahwa balok H beam, sebaiknya panjang yang dapat dilas itu unkuran H beam-nya sekitar satu meter. “Coba lihat balok dan las-lasannya itu, sampai didoble lagi besinya,” ujar politisi yang akrab disapa BM itu sembari menunjukkan letak lokasi H beam itu.
Para anggota dewan itu berharap agar pembangunan gedung tersebut dapat dilaksankan dengan baik dan benar. Sehingga ke depan, tidak akan ada temuan penyimpangan terkait pembangunannya. (yahya)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar