DPRD Sumut Tunda Pertanggung Jawaban Pemrovsu

Medan Jaya Giri Online ;

 Rapat paripurna DPRD Sumatera Utara dalam rangka penyampaian Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumut tahun anggaran 2011, hari ini, ditunda. Rapat sebelumnya sempat diskors karena banyak anggota dewan melakukan interupsi.

Rapat paripurna yang molor sampai satu setengah jam tersebut akhirnya ditunda setelah sebelumnya diskors selama 15 menit. Hal itu lantaran sejumlah anggota dewan melakukan interupsi. Diantaranya,

.


Syamsul Hilal. Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut mengkritisi perlakuan dewan yang melarang para petani dari Komite Tani Menggugat menemui Mendagri, kemarin. Apalagi, pintu gerbang gedung sampai ditutup dan banyak polisi berjaga.

Sedangkan Tahan Panggabean, dari Fraksi Demokrat, justeru meminta agar rapat dilanjutkan karena tidak ada korelasi antara kegiatan peresmian gedung dewan kemarin dengan paripurna hari ini.

Sementara anggota dewan lainnya, Budiman Nadapdap, meminta rapat paripurna diskors lantaran pelaksana tugas Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho tidak hadir. Karena menurut Politisi dari PDIP tersebut, pembahasan Ranperda terkait anggaran harus dihadiri plt. Padahal, Gatot sempat hadir tadi pagi. Namun karena anggota dewan belum kuorum, Gatot yang ada tugas mendadak ke Jakarta kemudian meninggalkan lokasi dan diwakilkan oleh Sekda.

Hal itu juga dipertegas oleh Tunggul Siagian. Tungul menilai, rapat hari ini molor lantaran anggota dewan tidak displin. Rapat paripurna sejatinya tertulis pukul 09.00 WIB di undangan, namun anggoata dewan banyak yang tidak datang tepat waktu. Bahkan, lanjut Tunggul, anggota dewan juga kerap terlambar dalam rapat-rapat lainnya.

Politisi dari Demokrat tersebut mengatakan, ke depan, hal itu harus diatur dalam tartib dewan. Sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi. Rapat paripurna hari ini memang dimulai lebih lama satu setengah jam dari jadwal semula.

Wakil Ketua DPRD Sumut, Kamaludin Harahap yang meminpin sidang mengatakan , rapat akhirnya ditunda dan akan dijadwalkan kembali dalam badan musyawarah.(M.yahya S /W)